Dinas Keamanan Ukraina memberi tahu sekutu utama Rudy Giuliani di Ukraina pada hari Senin bahwa mereka memang demikian tersangka makarmengutip bukti bahwa para pejabat berpartisipasi dalam kegiatan membantu Rusia Presiden Vladimir Putin.
Seorang anggota parlemen Ukraina, Oleksandr Dubinskymantan anggota parlemen Ukraina Andriy Derkach, dan mantan jaksa Kostyantyn Kulyk dicurigai bergabung dengan organisasi yang didirikan oleh anggota utama Intelijen Militer Rusia sementara Giuliani bekerja untuk menggali informasi tentang Presiden Joe Biden dan putranya Hunter Biden pada tahun 2019, menurut a penyataan.
Organisasi ini menerima lebih dari $10 juta dari Federasi Rusia untuk “mendiskreditkan” Ukraina di panggung internasional.
“Telah ditetapkan bahwa, atas instruksi dinas khusus Rusia, mereka mengadakan acara untuk mendiskreditkan citra Ukraina di arena internasional guna memperburuk hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan mempersulit aksesi Ukraina ke Uni Eropa dan NATO,” Biro Investigasi Negara mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Dubinsky, yang juga diduga menyebarkan informasi salah tentang kepemimpinan politik Ukraina, akan ditahan selama 60 hari, atau hingga 12 Januari 2024, lapor Reuters. Dubinsky tidak disebutkan namanya dalam dokumen dakwaan tetapi diidentifikasi sebagai subjek penahanan oleh anggota parlemen lainnya, menurut outlet tersebut.
Giuliani bertemu dengan Dubinsky dan Derkach di Kyiv pada bulan Desember 2019 sebagai bagian dari “serial dokumenter” dengan One America News Network tentang campur tangan pemilu, dengan harapan mendiskreditkan hasil pemilu presiden.
Hal itu diungkapkan mantan penasihat presiden Ukraina, Igor Novikov Waktu pada tahun 2021 bahwa ia yakin “tindakan Walikota Giuliani di Ukraina mengancam keamanan nasional kita” dan bahwa negara tersebut tidak boleh membiarkan upaya “menyeret negara kita ke dalam politik dalam negeri sekutu kita” “tanpa hukuman.”
Giuliani dan Trump sama-sama mengaku tidak bersalah dalam persidangan pidana yang menuntut mereka dan 16 orang lainnya berupaya membatalkan pemilu 2020.